PALANGKA RAYA– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti komitmen kontestan calon presiden (capres) dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di Bumi Tambun Bungai.Walhi Kalteng saat menggelar Jumpa pers bertajuk “Seruan Politik Walhi Pemilu 2024” di kantor Walhi.
Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Bayu Herinata mengatakan, kehadiran investasi berbasis ekstraktif sumber daya alam (SDA) yang seolah menafikan kelangsungan ekosistem dinilai masih menjadi perhatian kecil para kandidat calon Presiden. Dimana Kalteng merupakan salah satu provinsi dengan gudang SDA.
Bayu berpendapat, dari proses diskusi ataupun dialog yang dilakukan oleh kandidat presiden dan wakil presiden selama debat dijalankan, pihaknya fokus memerhatikan komitmen masing-masing kontestan dalam urusan lingkungan hidup dan masyarakat adat.
“Akar masalah dari timbulnya isu-isu tadi adalah ketimpangan sosial, salah satunya terkait dengan penguasaan dan pengelolaan SDA yang dilakukan oleh pemerintah hari ini berbasis pada upaya ekstraktif,” ungkap Bayu kepada awak media saat melangsungkan konferensi pers bertajuk “Seruan Politik Walhi Pemilu 2024” di Kantor Walhi Kalteng, Selasa 6 februari 2024.
Menurut Bayu, sektor industri berbasis ekstraktif SDA inilah yang membuat kondisi lingkungan dan bagaimana dampak sosialnya sangat dirasakan dan dialami oleh masyarakat Kalteng.
Pihaknya melihat, para kandidat calon presiden dan wakil presiden menyadari bahwa kondisi ini sudah terjadi, tetapi membedah dari visi misi dan program kerja yang diusulkan, masih belum ada yang menyasar pada upaya perbaikan akar masalah ini dilakukan.
“Menurut kami, upaya mereka dalam menjawab masalah ini masih tidak konkret, jadi terkesan bahwa ini belum menjadi urgensi atau hal yang penting untuk dijawab atau direspons oleh pada calon pemimpin negara ini ke depan,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Daerah Walhi Kalteng, Tri K Atmaja mengatakan, pengelolaan SDA yang ekstraktif, yang berprinsip ambil keruk tanpa mempertimbangkan kelangsungan kondisi lingkungan, hal ini yang berdampak langsung terhadap kondisi lingkungan di Indonesia, termasuk Kalteng.
“Bagaimana kemudian industri ekstraktif ini berdampak buruk bagi lingkungan sehingga menyebabkan bencana ekologis seperti banjir, kebakaran lahan dan hutan, dan kerusakan gambut,” tuturnya.
Masalah-masalah tersebut lah, ujar Bayu, yang menjadi poin-poin pihaknya untuk melihat rekam jejak dan komitmen ketika paslon dalam upaya pelestarian lingkungan. Apakah masing-masing calon terlibat dalam industri ekstraktif atau justru menjadi bagian dari pemilik perusahaan yang merusak lingkungan.
Di Kalteng, Tri menyebut pertentangan antara penguasa SDA dengan masyarakat terlihat semakin keras. Konflik agraria semakin sering terjadi dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Fenomena ini juga terjadi pada daerah-daerah lainnya di Indonesia.
“Inilah yang menjadi poin pokok kami, ke depan, pemimpin harus mampu menyelesaikan konflik agraria, persoalan ketimpangan penguasaan SDA, dampak eksploitasi SDA, lalu terkhusus konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan,” tuturnya.
Menurut Tri, kebijakan terkait pengelolaan SDA ke depan sebaiknya harus bertransformasi menjadi adil dan merata. Ia menilai, program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah sejauh ini masih jauh panggang daripada api. “Program itu masih belum dapat menyelesaikan konflik-konflik berbasis SDA,” ucapnya.
Bayu Herinata menambahkan, selain perlu merombak sistem pengelolaan SDA dan lingkungan yang ada, penting untuk melihat bahwa akar masalahnya adalah krisis iklim dan bencana ekologis. Maka dari itu, prioritas yang penting dijalankan pemimpin ke depan adalah melakukan upaya-upaya pemulihan lingkungan yang lebih sistematis dan berdampak.
“Jadi bukan hanya berdasarkan upaya menutupi atau menjustifikasi praktek pengelolaan SDA yang ada hari ini yang mana condong terhadap industri ekstraktif,” tuturnya.
Upaya pemulihan lingkungan menjadi hal yang penting dan harus segera dilakukan karena akan sangat berdampak terhadap bagaimana kondisi lingkungan hidup dapat membaik sehingga kehidupan masyarakat dapat lebih baik pula.
“Hal ini harapannya bisa menopang atau menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan yang terjadi hari ini,” pungkasnya.
