PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar pertemuan dengan Bersama Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Badan Urusan Logistik, Selasa (2/4) di Jakarta. Berbagai hal dibahas bersama terkait dengan masalah pertanian.
Senator Kalteng Agustin Teras Narang menyampaikan, pangkal masalah kenaikan harga beras pertama adalah penurunan produksi padi imbas kenaikan harga pupuk. Kemudian, kebijakan kartu tani yang tidak dioptimalkan, karena tidak bisa diambil sekitar 20 persen. Petani juga tidak bisa mengambil dikarenakan alasan lupa PIN, hingga tidak ada akses internet. Berikutnya sebanyak 30 juta lembaga masyarakat desa hutan yang tidak menerima pupuk. Berikutnya disrupsi oleh perubahan iklim.
Teras Narang sampaikan, kondisi yang ada itu merupakan permasalahan bidang pertanian yang harus dihadapi sekarang ini. Sebab itulah, DPD RI bersama dengan lembaga terkait, mendiskusikan bagaimana pembangunan sektor pertanian, untuk memastikan ketersediaan pangan dan kebutuhan bahan pokok lain yang terjangkau oleh rakyat. Terlebih jelang lebaran yang sudah dekat.
“Saya secara khusus menyampaikan, siklus ini sebenarnya pekerjaan lumrah dalam pemerintahan, sehingga saya mendorong agar ada langkah taktis dan strategis mengatasi masalah kenaikan harga hingga inflasi. Ada mekanisme berkelanjutan yang juga terpola dan terpadu, sehingga masalah ini tidak berulang, tak lagi menjadi isu khusus di negara yang besar ini,” kata Gubernur Kalteng 2 Perioode ini.
Keberlanjutan, kata Bapak Pembangunan Kalteng ini, minta menjadi atensi kelembagaan dan DPD RI, untuk mendesak pemerintah pusat termasuk daerah, sehingga isu pangan nasional ini tidak menjadi momok abadi negara ini.
Catatan ini, juga mendapat atensi dan catatan khusus dari Menteri Pertanian yang menanggapi soal bagaimana kerap berganti dan tidak berlanjutnya program kepemimpinan desa, bupati, gubernur, hingga presiden, telah menimbulkan kerugian hingga ribuan triliun dalam beberapa waktu.
“Saya juga menyampaikan pentingnya pemetaan dan tindak lanjut khusus, dalam menjawab masalah para pekebun karet yang bertahun-tahun. Berharap akan perbaikan harga. Perlu ada atensi khusus dan program bagi petani karet, termasuk bila memang dalam kajian kementerian dinilai tak lagi menjanjikan. Perlu ada kebijakan yang menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah mereka para pekebun,” tambah Tokoh Kalteng ini.
Selain itu, Teras Narang mendesak pemerintah agar bersama semua pihak terkait, dapat menyiapkan suatu Pokok-Pokok Kedaulatan Pangan Berkelanjutan, yang menjadi sebuah mandat wajib bagi pemerintahan beberapa dekade ke depan. Tanpa ada intervensi perubahan yang dapat membawa agenda berbeda dari kepentingan nasional.
“Saya meminta, pemerintah sungguh serius memperhatikan dan mengangkat kejayaan pertanian dan pangan ini. Sebab sebagaimana saya mengutip catatan Bung Karno dalam berbagai tulisan soal pangan, bahwa urusan pangan adalah soal hidup dan matinya rakyat,” tutup Teras Narang.
