PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Prov Kalteng Sri Widanarni buka kegiatan Kick Off Meeting Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi Kalteng Tahun 2024, di Aula Bappedalitbang Prov Kalteng, Rabu (3/4/2024).
Saat membacakan sambutan tertulis Sekda, Sri Widanarni mengatakan Program PPSP merupakan upaya untuk mewujudkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
”Target bidang sanitasi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah 90% akses sanitasi layak (air limbah domestik, termasuk 15% akses aman); 0% rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka; dan 100% rumah tangga di perkotaan terlayani pengelolaan sampah,”ujarnya.
Ia menekankan pembangunan bidang sanitasi difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar serta mengatasi dan mencegah stunting. Selain itu, perumahan, air minum, dan air limbah merupakan indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang wajib dipenuhi oleh daerah.
”Arah kebijakan nasional tahun 2025-2029 di bidang sanitasi terdapat perubahan paradigma, dari target sanitasi layak dan aman menjadi aman dan berkelanjutan sebesar 30%. Artinya, dengan capaian akses sanitasi aman 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 11,16%, masih terdapat gap 18,84%,” imbuhnya.
Ia menyebut sesuai hasil pembahasan Rakortekrenbang tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 26 Februari 2024 di Surabaya, telah ditetapkan target bidang sanitasi tahun 2025 untuk Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sanitasi layak sebesar 80%, sanitasi aman sebesar 14% dan BABS sebesar 1,5%. ”Strategi multi aspek diperlukan untuk mewujudkan sanitasi aman, meliputi kerangka regulasi, aspek teknis, aspek ekonomi, kelembagaan, pendanaan dan partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Sri Widanarni mengungkapkan, kabupaten yang memperoleh pendampingan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program PPSP tahun 2024 adalah Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara. ”Diperlukan komitmen bersama Pemerintah Daerah dalam menjalankan percepatan pembangunan sanitasi permukiman sesuai jadwal yang telah ditetapkan, agar pelayanan dasar di bidang sanitasi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan,” tuturnya.
Selain itu, sambungnya, diperlukan upaya sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di Provinsi Kalteng dengan Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa dalam meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi berbagai pihak untuk percepatan layanan sanitasi berkelanjutan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan stunting.
”Berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam pencapaian target, partisipasi masyarakat yang diharapkan antara lain melakukan perubahan perilaku, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari, membangun kelembagaan masyarakat yang kuat dalam pengelolaan dan pembangunan bidang sanitasi, serta terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan bidang sanitasi,”imbuhnya.
Sementara, Kepala Bidang infrastruktur Kewilayahan Bappedalitbang Prov Kalteng Yohanna Endang S berharap Pemprov Kalteng bisa memenuhi target bidang sanitasi tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. ”Dari Program PPSP ini, ada dua kabupaten yang diusulkan dan ditetapkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Pusat untuk pendampingan implementasi SSK melalui SK Kemendagri, untuk Kalteng sendiri sudah sepuluh kabupaten, sisanya belum,” tandasnya.
Nampak hadir para narasumber yakni dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PUPR, serta Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kalteng. Hadir pula secara virtual, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng.
